Kemendikbud Imbau Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Bersinergi dalam Penyelenggaraan UN

4 Februari 2017

Kemendikbud Imbau Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Bersinergi dalam Penyelenggaraan UN

Bali, Kemendikbud — Untuk menyukseskan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bersinergi, khususnya dalam menyukseskan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Jelang pelaksanaan Ujian Nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kami harapkan dapat saling bersinergi, khususnya dalam penyelenggaraan UNBK. Pemerintah daerah dapat mendorong sekolah untuk saling berbagi. SMP yang belum memiliki fasilitas komputer dapat meminta bantuan kepada SMA/SMK yang sudah memiliki fasilitas tersebut,” demikian disampaikan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud, Nizam, pada acara dialog pendidikan UN dan Usekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun pelajaran 2016/2017, di Desa Penglipuran, Bangli, Provinsi Bali, Sabtu (04/02/2017).

Imbauan tersebut pun diperkuat oleh I Wayan Koster, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), yang menyampaikan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa saling bersinergi. Dalam penyelenggaraan UN, kata Wayan, dapat diselenggarakan dengan manajemen yang baik, sebagai upaya untuk menghasilkan mutu yang baik. “Disinilah peran pemerintah, khususnya pemerintah provinsi dan kabupetan/kota. Kita harus memiliki pemahaman kebersamaan untuk memajukan pendidikan nasional,” tuturnya.

Untuk persiapan pelaksanaan UN dan USBN di Provinsi Bali, Kepala UPT Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Prov Bali, Ni Made Metti Utama menuturkan, Dinas Pendidikan Provinsi Bali telah melakukan koordinasi dengan membentuk tim melibatkan unsur perguruan tinggi, kantor wilayah Kementerian Agama, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

“Kami melakukan pendataan mana sekolah yang sudah siap melakukan UNBK dan juga mana sekolah yang belum siap melakukan UNBK. Nantinya sekolah yang belum siap tersebut dapat berkolaborasi dengan sekolah yang sudah siap untuk melaksanakan UNBK,” jelas Metti.

 

Penyelenggaraan UN di Provinsi Bali dengan 9 kabupaten/kota pada jenjang SMP akan diikuti oleh 57.605 siswa, dan jenjang SMA/MA akan diikuti oleh 27.854 siswa, serta jenjang SMK akan diikuti oleh 26.840 siswa. Sedangkan tempat pelaksana UNBK di Provinsi Bali pada jenjang SMP/MTs terdapat 52 sekolah, jenjang SMA/MA terdapat 65 sekolah, dan jenjang SMK 92 sekolah.

“Untuk sekolah yang belum memiliki fasiltas komputer dan melaksanakan UNBK di sekolah lain pada jenjang SMP sampai dengan SMA/SMK secara keseluruhan berjumlah 47 sekolah. Disinilah peran kita untuk dapat saling bersinergi sekolah yang sudah memiliki fasilitas komputer dengan yang belum memiliki fasilitas komputer,” kata Metti.

Pada kesempatan ini I Wayan Koster menyampaikan akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi khusus untuk melakukan pemetaan sekolah yang belum memiliki komputer dan yang sudah memiliki komputer. Dengan adanya pemetaan ini, sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer dapat bersinergi dengan sekolah yang sudah memiliki fasilitas komputer.

“Saya juga akan mendorong agar pemerintah daerah dapat menganggarkan untuk pengadaan fasilitas komputer di sekolah. Dengan ini harapannya di tahun 2018 semua sekolah di Bali sudah siap semua menyelenggarakan UNBK,” tegas Wayan.

Ditambahkan oleh Nizam, bahwa penyelenggaraan UNBK dapat menjadikan pelaksanaan UN menjadi lebih efisien dan nyaman. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud pada tahun 2016, para siswa sebagaian besar berpendapat bahwa penyelenggaraan UNBK lebih nyaman dari pada Ujian Nasional Berbasis Kertas. “Para siswa tidak perlu lagi kuatir jika kertasnya kotor atau robek,” ucapnya.

Untuk tahun 2017 ini, pemerintah mendorong sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan UNBK. “Tahun ini terdapat lebih dari 30 ribu sekolah, dengan 3,6 juta siswa akan mengikuti UNBK. Nizam berharap, proses pengadaan komputer di sekolah jangan dikhususkan untuk penyelenggaraan UNBK, tetapi untuk proses belajar mengajar di sekolah. “Sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer atau lab komputer dapat bersinergi dengan sekolah yang sudah memiliki fasilitas tersebut,” kembali ditegaskan Nizam.

Dialog Pendidikan ini mengangkat tema “Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional 2017: Dengan Memilih Mata Pelajaran yang Diujikan, Siswa Bisa Ujung Kemampuan Terbaiknya”. Peserta pada dialog ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari unsur dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dewan pendidikan, siswa, dan media. (BKLM Kemendikbud)